Jawab:

Sesegera mungkin. Dipastikan sebelum masuk tahun pelajaran di bulan Juli tahun 2026.  Kalau diagendakan, pada bulan Mei minggu ke 3 atau ke 4 sudah bisa dilihat pengumumannya di aplikasi Diba GTK..

Cek aja berkala oleh operator sekolah  yaaa

Terakhir di-update 12 Mei 2026

Jawab :

Sebelumnya ingin saya tegaskan kembali, bahwa tidak ada relokasi dalam regulasi PPPK yang diatur dalam PP No.49 Tahun 2018 untuk PPPK dan KepmenpanRB No16 Tahun 2025 untuk PPPK PW..

PPPK dipindah jika ada perampingan kebutuhan organisasi. Artinya, jika disekolah terjadi kondisi yang menyebabkan kelebihan PPPK.

PPPK PW dapat dipetakan ke Unit Sekolah Baru dengan catatan :

1. Kelebihan PPPK PW di unit kerja asal.

2. Tedapat kebutuhan sesuai formasi jabatan di unit tujuan (misal aja USB)

3. Tidak lintas Cabang Dinas Pendidikan

Itu aja sih syaratnya.

Terakhir di-update 27 April 2026

Jawab :

Pemetaan PPPK akan dihentikan jika semua kondisi kebutuhan guru ideal, atau disribusi guru tidak menujukkan kondisi kelebihan di satuan pendidikan.

Tapi, kalau masih terdapat kondisi kelebihan guru di satuan pendidikan, maka agenda pemetaan akan terus dilakukan.

Gitu yaa...

Terakhir di-update 3 Mei 2026

Jawab :

Untuk yang bertanya seperti itu perlu diingat bahwa status anda adalah PPPK. Artinya P3K dalam melakukan tugasnya diatur dengan manajemen P3K yang tertuang di PP nomor 49 tahun 2018.

Nah untuk P3K itu memiliki kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan SK jabatannya. Halo SK jabatannya ahli pertama guru broadcasting dan perfilman maka pelaksanaan tugasnya di SMK yang memiliki program keahlian broadcasting dan perfilman.

Jadi ya tidak bisa melaksanakan tugas di SMA.

Kaitan dengan kode linearitas, coba deh dicek kembali, yang dimaksudkan dengan mapel informatika di sana itu ada di tabel kode linitas yang mana? Apakah di SMA atau di SLB atau di SMP atau di SMK.

Kalau merujuk pada kalau Kepmendikdasmen Nomor 222/0/2025 tabel tersebut ada pada kelompok kode liniritas sekolah menengah kejuruan. 

Artinya mapel informatika yang dimaksudkan linier itu yaitu pada jenjang sekolah menengah kejuruan.

Terakhir di-update 10 Mei 2026

Tidak bisa isi DRH bisa jadi karena tidak termasuks dalam kriteria yang disebutkan dalam Surat Edaran MepanRB No  yang terbit tgl 8 agustus 2025.
Apa saja kriterianya :

1. Non ASN, masuk Database BKN, ikut seleksi CPNS 2024 dan tidak lulus; atau

2. Non ASN., masuk database BKN, ikut  seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 dan tidak mendapatkan lowongan  formasi; atau

3. Non ASN yang  ikut  seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 dan tidak mendapatkan lowongan  formasi.

Isi surat selengkapnya cek aja disini. 

Terakhir di-update 08 Oktober 2025

Utk kasus ini, yg terlambat mengakhiri DRH pada tanggal 22 Sep 2025. Kita tunggu saja arahan dari Panselnas.
Sambil nunggu informasi, silahkan isi komentar disini. 

Terakhir di-update 22 September 2025

Ya ! Submit dan akhiri DRH saja.
Hari ini, 22 September 2025 terakhir utk mengisi DRH.

Terakhir di-update 22 September 2025

Jika sudah memenuhi kriteria dapat dipertimbangkan jadi PPPK PW dan aktif bekerja tidak terputus, maka ditunggu saja. Jika BKN menyetujui, akan ada masa perpanjangan...
PW=Paruh Waktu

Terakhir di-update 22 September 2025

Jawab :
"Seperti dijelakan dalam SE MenpanRB no B/3832/M.SM.01.00/2025, tepatnya di no 1 point b dijeaskan 3 kriteria yang dapat diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, yaitu :
1) Pegawai Non ASN terdata BKN dan ikut seleksi CPNS 2024 tidak lulus; 
2) Pegawai Non ASN terdata BKN dan ikut seluruh tahapan seleksi PPPK 2024; dan
3) Pegawai Non ASN mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024."

"Dan satu lagi masih aktif melaksanakan tugas di intansi pemerintah tempat bekerjanya saat ini. Selain itu tidak bisa yaa."

Terakhir di-update 18 September 2024

Jawab :
"Tentunya tidak masuk dalam kriteria yang bisa dipertimbangkan untuk jadi PPPK Paruh Waktu"

"Jika pemerintah 100% melaksanakan UU 20 / 2023 maka di akhir tahun 2025 ini yang bisa melaksanakan tugas hanya PNS dan PPPK"

Terakhir di-update 18 September 2024

Jawab :
"Sertifikat profesi itu melekat pada ybs. Jadi disekolah manapun melaksanakan tugas, SERDIK nya berlaku."
"Jadi, hemat saya. Jika akhir 2025 tidak bisa melaksanakan di Sekolah Negeri, maka dari sekarang bisa mulai menjajaki sekolah swasta."

Terakhir di-update 21 September 2024

Jawab :
"Selesaikan saja semua proses PPG nya. Sertifikat profesi itu melekat pada diri Anda."
"Jadi di sekolah manapun melaksanakan tugas, SERDIK nya berlaku."
"Saran saya. Jika akhir 2025 tidak bisa melaksanakan di Sekolah Negeri, maka dari sekarang sudah mulai bisa menjajaki sekolah swasta."

"Ini saya sampaikan supaya tidak kaget dan rugi waktu. Masih ada 4 bulan kedepan untuk mempersiapkan."

Terakhir di-update 21 September 2024

Jawab :
"Setahu saya, saat ini belum ada lagi agenda relokasi untuk PPPK di tahun 2025. Tapi biasanya setelah agenda Desk GTK dan dari hasil pemetaan kebutuhan guru, bidang GTK meminta ijin ke Kemendikdasmen untuk memetakan PPPK"

Terakhir di-update 02 Sepetemeber 2025

Jawab :
"Saat mengusul relokasi. Kan sudah ada rekom dari sekolah tujuan. Artinya sudah diperhitungkan pembagian jam nya. Utk kasus ini, silahkan diselesaikan dengan sekolah tempat bertugas."

Terakhir di-update 23 Oktober 2024

Jawab :
"Sejatinya kata "relokasi" tidak ada dalam PP nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK"
Tapi terkait pemetaan ulang tugas PPPK di Jawa Barat informasinya dapat diakses pada laman http://gtk.jabarprov.go.id"

note : Akases hanya untuk operator sekolah. Sikahkan 

Terakhir di-update 20 September 2025

Jawab :
"Ini kondisi khusus. Di catat yaa. Kondisi khusus bagi PPPK Seni Budaya dengan Serdik Bhs Sunda."
"Tugas mengajar bisa dilakukan dengan 2 skema, yaitu :

1. Mengajar sesuai SK 24JP Seni Budaya; atau

2. Mengajar sesuai SK Seni Budaya dan sesuai Serdik Bhs Sunda.

Namun khusus untuk kasus ini, bisa juga hanya mengajar Bahasa Sunda. (karena serdik Bhs Sunda linier dengan Seni Budaya)
⚠️ note: berlaku hanya untuk kasus ini saja.

Terakhir di-update 23 Oktober 2024

Jawab :
"Catat yaa. Prinsip utamanya, PPPK wajib melaksanakan tugas sesuai dengan SK Jabatan."
"Kalau SK PPPK nya PKWU maka wajib mengampu mapel PKWU."

"Gimana kalau masih kurang dari 24JP ?"

"Nah, maka ada 2 skema bertugas yang bisa dikakukan, yaitu : 

1. Mengajar sesuai SK 24JP PKWU; atau

2. Mengajar sesuai SK PKWU dan sesuai Serdik Biologi.

Yang tidak boleh, hanya mengajar Biologi saja. Sebagai mapel serdiknya."

Terakhir di-update 23 Oktober 2024

Jawab :
"Saya jelasin dikit. PPPK itu tenaga profesional. Di SK nya saja disebutkah dalam jabatannya. Ahli Pertama - Guru PKWU"

"Perhatikan. Nama mapelnya disebutkan"

"Jadi, bagi PPPK dengan jabatan PKWU, maka harus melaksanakan tugasnya di sekolah yang ada mata pelajaran PKWU" 

"Mapel PKWU dalam struktur kurikulum (Permendikbud No.12 Tahun 2024) hanya ada di jenjang SMA."

"Maka bisa melaksanakan tugasnya di jenjang SMA"

Terakhir di-update 23 Oktober 2024

Jawab :
"Pelaksanaan tugas PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 pasal 31 ayat 1"

"Isi pasalnya : PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK."

Terakhir di-update 08 November 2024

Jawab :
"Sejak ditetapkan Permendikdasmen 11 tahun 2025, guru tidak boleh lagi mengajar di sekolah Non Induk. "

"Kecuali dibutuhkan karena memiliki kompetensi khusus."

"Jadi kesimpulannya tidak bisa yaa."

Terakhir di-update 21 Sepetemeber 2025

Jawab :
"Perbaikan SPMT dikelola  oleh Kepegawaian Dinas Pendidikan.
Anda bisa (1) Membuat surat permohonan perbaiakan dari Sekolah; (2) Ajukan ke Kepegawaian Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan; (3) Lampirkan dokumen pendukung berupa  fcopy SK, SPMT dan pembanding dokumen perbaikan data."

Terakhir di-update 08 November 2024

Jawab :
"Perbaikan SPMT meliputi perbaikan :
(1) Nama; (2) Jabatan; (3) NIPPPK; (4) NIK.
Intinya, selain dari Unor Pelaksanan Tugas"

Terakhir di-update 21 September 2025

Jawab :
"Terakit SK, tatakelola layanan ada di BKD Provinsi Jawa Barat. Anda bisa konsultasi langsung dengan BKD Provinsi Jawa Barat"

Terakhir di-update 08 November 2024